"Selama ini (PT PPSU-red) kita anggap 'mati suri' karena belum ada yang bisa mereka perbuat demi kemajuan perusahaan. Jadi, sudah saatnya perusahaan daerah milik Pemprovsu itu bangkit," kata Sekretaris Komisi C DPRD Sumut Hartoyo di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, kemarin.
Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu sampai saat ini belum mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena tahunya mengelola transportasi Danau Toba (KMP Sumut 1 dan KMP Sumut 2). Bahkan kapal penyeberangan transportasi itu kabarnya sampai saat ini statusnya masih milik Kementerian Perhubungan dan PT PPSU hanya sebagai operator. Alhasil, pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran.
Menurut Hartoyo, tujuan terbentuknya PT PPSU adalah profit oriented. Tapi pengelolaan perusahaan tahunya cuma buat kontrak kerja sama dengan pihak ketiga tanpa bisa berdiri sendiri.
Hartoyo juga mengaku miris dengan keberadaan perusahaan tersebut karena selama berdiri belum memiliki tenaga-tenaga ahli di bidang teknik sipil atau teknik arsitektur sebagaimana yang wajib dimiliki perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
"Benar-benar sangat miris," tandas Hartoyo.
Hartoyo berencana akan berkoordinasi dengan anggota Komisi C lainnya untuk memanggil para direksi agar mengklarifikasi lebih jauh tentang program-program perusahaan ke depan agar lebih menguntungkan.
Terpisah, Direktur Operasi dan Pengembangan Usaha PT PPSU H Harun SH saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya terus melakukan terobosan-terobosan dalam mengembangkan BUMD ini. Salah satu yang kini serius dilakukannya adalah mengajukan penawaran pada pelaksanaan proyek-proyek besar seperti antara lain di PT Angkasa Pura II atau PT Inalum.
"Kita juga tengah menyiapkan para tenaga ahli di bidang konstruksi sebagai kelengkapan mutlak perusahaan dalam mengikuti tender-tender. Kita juga butuh merekrut dua atau tiga orang tenaga ahli yang akan kita gaji nantinya," kata Harun di Medan.
Harun mengaku perusahaan akan bisa bangkit jika ada koordinasi yang intens dengan para direksi lainnya. "Artinya, antara satu bidang dengan bidang lainnya harus saling dukung. Kita juga tidak ingin dibilang cuma makan gaji buta. Ke depan kita akan berusaha lebih profesional dalam menjalankan roda perusahaan," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PT.PPSU) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Utara, yang bergerak dalam bidang investasi sektor infrastruktur dengan tujuan mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah Provinsi Sumatera Utara. (sumber)
Hanya 3 BUMD di Sumut Berkinerja Baik
Pemerintah Provinsi Sumatra Utara harus semakin serius meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
Komisi C DPRD Sumut menilai, hingga saat ini hanya tiga BUMD dari delapan BUMD yang memiliki kinerja cukup baik.
Ketiga BUMD tersebut yakni PT Bank Sumut, PT Perkebunan Sumatra Utara, dan PDAM Tirtanadi. Sementara itu, sisanya yakni PT Dhirga Surya Sumatra Utara, PD Aneka Industri dan Jasa, serta PT Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumatra Utara.
Pemprov Sumut juga memiliki bagian saham pada dua BUMN, yakni PT Askrida dan PT KIM (Persero).
Anggota Komisi C DPRD Sumut Muhammad Afan menyebut, selama ini tidak ada biro atau struktur jabatan khusus yang bertugas mengawasi dan meningkatkan kinerja BUMD. Selama ini, Biro Perekonomian Pemprov Sumut hanya berfungsi menerima laporan kinerja tanpa bisa melakukan pengawasan.
"Ini menjadi catatan kami. Bahwa jika ada struktur khusus yang dibentuk mungkin baik dari perda maupun pergub, untuk menanganai BUMD, akan lebih besar potensi PAD [pendapatan asli daerah] yang bisa kita dapatkan. Selama ini BUMD sepertinya berjalan sendiri tanpa ada perhatian lebih lanjut dari pemprov," papar Afan, Selasa (14/6/2016).
Lebih lanjut, dia menilai, akibat kealpaan tersebut, penggenjotan kinerja BUMD terasa sangat lambat. Afan mencontohkan, Bank Sumut yang selama ini berkontribusi terbesar bagi PAD, kinerjanya terhambat akibat kekosongan direksi.
Kategori
Afan meminta Pemprov Sumut memetakan BUMD yang masuk kategori perusahaan sehat, dan mana yang tidak. Setelah itu, seharusnya dapat mempertimbangkan peleburan BUMD dengan lingkup usaha yang beririsan seperti Dhirga Surya dengan Aneka Industri dan Jasa.
Anggota Komisi C DPRD Sumut Ebenejer Sitorus menuturkan, pihaknya memahami Pemprov Sumut memiliki keterbatasan menyuntikkan modal ke BUMD.
Kendati demikian, Pemprov Sumut seharusnya sadar, saat sumber PAD dari pajak mulai tergerus, menempatkan modal di BUMD dan mengawasi kinerjanya dengan ketat dapat menjadi potensi PAD yang lebih besar ke depan.
"Pemprov Sumut harus lebih jeli melihat peluang ini," tambahnya.
Berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah Sumut, pada tahun lalu, realisasi hasil pengelolaan kekayaan darah yang dipisahkan (BUMD dan penempatan modal BUMN) hanya mencapai 98,02% atau Rp250,6 miliar dari target Rp255,65 miliar.
Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sumut Bondaharo merinci, hingga saat ini kontributor PAD terbesar masih Bank Sumut dengan lebih dari Rp200 miliar per tahun.
Perkebunan
Selain itu, Perkebunan Sumut menyumbang Rp15 miliar pada tahun lalu, dan Dhirga Surya Sumut Rp360,25. Adapun, PDAM Tirtanadi belum akan berkontribusi terhadap PAD hingga keterjangkauannya mencapai 80%.
Sementara itu, Askrida berkontribusi Rp226,42 juta dan KIM Rp1,01 miliar pada tahun lalu. Kendati demikian, saham pemprov pada kedua BUMN ini hanya masing-masing 0,22% untuk Askrida dan 30% untuk KIM.
"Beberapa potensi PAD yang bisa digali dari BUMD di antaranya Perkebunan Sumut dari peningkatan produksi kelapa sawit di Simpang Gambir, Patiluban dan Simpang Koje. Apalagi harga CPO cenderung meningkat. Untuk Askrida, hanya dalam 2 tahun, modal kami Rp450 juta sudah hampir kembali. Kami berminat tambah modal, tapi sulit karena tertunda terus," kata Bondaharo.
Ada pula potensi peningkatan PAD dari KIM jika usaha non inti dapat berjalan seperti penyediaan air bersih, depo kontainer, SPBU dan pengelolaan air limbah. Adapun, bisnis inti penjualan lahan sudah tak bisa diharapkan karena keterbatasan lahan.
"Kami targetkan pada tahun depan PDAM Tirtanadi juga sudah menyumbangkan PAD dengan selesainya pembangunan beberapa IPA. Untuk Aneka Industri dan Jasa memang saat ini kondisinya sulit. Untuk membayar gaji karyawan saja susah," pungkasnya. (sumber)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar